pengawasan keuangan negara. c. pengawasan keuangan negara

Gowa, Sabtu (15 Februari 2014) – Dalam rangka membangun komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terutama membangun kesamaan pandangan mengenai keuangan negara dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya fungsi pengawasan pengelolaan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyelenggarakan Sosialisasi “Fungsi Pengawasan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan badan yang bertugas mengawasi dan memeriksa keuangan negara yang terlepas dari eksekutif. DHendianto;Biro Hukum BPK-RI;11/3/2006 6. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. GRATIS! Sudah punya akun? Klik disini. Karena Hal ini ketua BPK juga diangkat menjadi ketua pengawas keuangan RIS. Pengawasan keuangan negara bila diliat dan dikaitkan dengan penjelasan diatas mengenai pengawasan secara umum dan fungsi pengawasan maka dapat ditasirkan sebagai sebuah kegiatan yang berkaitan dengan anggaran negara, yang dimana pengawasannya adalah sebagai kegiatan yang menjamin agar seluruh pengumpulan. Aktor Pengawasan; Keuangan Negara; Pengawasan Keuangan Negara Pendahuluan P engelolaan keuangan negara menjadi isu yang tidak akan ada habisnya untuk dibahas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban, hal ini dikarena keuangan negara menjadi fundamental financialSitus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. mengupas berisi tentang deskripsi dan praktik-praktik Atas terbitnya buku ini, penulis mengucapkan pengelolaan dan pengawasan keuangan. 2. D. Untuk itulah, Menkeu tak pernah berhenti. 8 tidak didasarkan pada besar kecilnya kewenangan yang dimiliki, namun dilandasi atas kemampuan struktural dan kultur sumber daya, orientasi kerja, terencana, serta sistemik perilaku pembinaan pemeriksa dalam menjalankan fungsi tugasnya. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No 5 Tahun 2021. pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban; 7. uajy. Tuntutan akan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4. 3 Hubungan antara fungsi negara dengan keuangan negara bukanlah hal yang baru,. - 3 - Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP pada BPKP dapat dikenakan tarif. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Menetapkan 2. KPK dalam lingkup pengawasan keuangan negara memiliki tugas sesuai pasal 6 butir (a). Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuk Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. 8, Jakarta Pusat. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023. - 3 - Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP. 4) Pengawasan Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272), dicabut. Badan Pemeriksa. Sistem pengelolaan keuangan negara ternyata belum berkembang menjadi lebih baik, dalam arti dapat meminimalkan kebocoran. Proses pembangunan tidak akan berjalan lancar apabila. pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mengetahui. keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ? 2. Sinergi tersebut dapat meningkatkan fokus pemeriksaan. Masih buruknya pengelolaan keuangan negara itu dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Selasa lalu di Jakarta. di sesi Live Teaching, GRATIS!Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. 63 -12-Untuk memudahkan pemahaman pembaca, bagian pertama tentang keuangan negara membahas perihal pengertian keuangan negara berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yaitu APBN. 10. Di tingkat pusat terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang masing-masing memiliki perwakilannya di daerah. Foto : del/HUMAS MENPANRB. Berdasarkan amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan. Fungsi: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK. dalam pengawasan intensif dan peningkatan intensitas persiapan dilakukan pada saat bank. Negara, dikutip dari Ikhwan Fahroji, Pengawasan Keuangan Negara: Pemer iksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR , (Intrans Publishing: Malang, 2016), hlm. Ini Inovasi Digital Kemenkeu Cegah Praktik Bisnis Tidak Sehat. pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. ac. TUGAS dan FUNGSI. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014. com, Jakarta - BPK adalah singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan, sebuah lembaga negara di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Hal ini baru. Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. 33, Jakarta 13120 Telp: 021-85910031 Fax: 021-85900608 email:. keuangan Negara. Pada daerah provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat Badan Pengawasan. Untuk menganalisis pengaturan pengelolaan keuangan negara pada Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Penyempurnaan organisasi BPKP melalui Perpres tersebut meliputi kedudukan, tugas, fungsi, serta organisasi dan tata kerjanya. SALINAN PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA. Proses Bisnis Pengelolaan PNBP B. Sebagaimana diamanatkan dalam dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pada Bab IX memuat hal-hal yang mengatur. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) yang dilakukan BPKP merupakan peran utama BPKP dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara. PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA KELAS 2 APE Ikhrima A Nelly Dahlia T Sophia ; 2. (Sumarsono, 2010) Proses identifikasi masalah, analisis, & evaluasi yg dilakukan scr independen, obyektif, & Pemeriksaan. Pembinaan/ Penyelengga- raan SPIP Consulting 2. Menurutnya, program PC PEN harus dilakukan. Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan negara/daerah. menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko, APIP dapat membangun model pengawasan yang terintegrasi dalam penguatan kapasitas fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah. 2. M. CATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022. Government Accountansdient or Djawatan Akuntan Negara (DAN) was established by The Dutch Hindia Government based on Besluit No. Pusat Strategi dan Kebijakan Pengawasan. Akan lebih bermakna jika BPK melakukan fungsi pengawasan keuangan Negara yang. Pramuka No. 6. Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;. Pengawas Keuangan Negara berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Keuangan Negara pada Instansi Pemerintah. Luwu, Rabu (3 September 2014) – Dalam rangka mendorong optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK) menyelenggarakan Sosialisasi dengan tema “Optimalisasi Pengawasan Atas Keuangan Negara dan Keuangan Daerah” pada hari ini (3/9) di Ruang Pola Andi Kambo. 12. KORUPSI, PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA DAN FORMAT POLITIK Pembicaraan tentang korupsi dan kolusi seakan tidak ada putus-putusnya. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN, Menimbang : bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara. Pasal 20 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada. lembaga Negara yang diawasi. 26 – 53 WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DALAM MENILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Muhammad Imron Rosyadi1 Abstrak Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam rangka melakukan penilaian kerugian keuangan negara, ternyata. • Tujuan pengawasan : 1) mengamati apa yg sungguh2 terjadi serta membandingkannya dgn apa yg seharusnva. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. OJK artinya lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 1. Dalam UU ini diatur mengenai BPK yang diberikan tugas dan. Tujuan Pengawasan Keuangan Negara • Pengawasan BUKAN mencari kesalahan pengguna anggaran. It was under Treasury General of Department of Finance. PP ini mencabut PP Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. Fungsi Pengawasan APBN, berfungsi sebagai pengawasan, artinya, pembuatan rencana anggaran bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : a. (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : a. Dasar Hukum Pengawasan Keuangan Negara. Pada saat berlakunya undang-undang ini : Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53,. go. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Description: KEUANGAN NEGARA & PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN Pengertian Keuangan Negara semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala. 1. , MH. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. 2. Pengawasan Menurut Sifatnya. i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang. Beranda. Selain itu pengawasn yang dilakukan oleh DPRD juga merupakan pengawasan ektern, karena DPRD merupakan lembaga diluar eksekutif yang diposisikan sebagai mitra kerja Kepala Daerah. Strategi 4 : mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban. Pemisahan Kekayaan Negara di BUMN. 17 thn. Bahan Ajar ini dapat disusun dan disajikan dengan bimbingan, bantuan, dukungan dari berbagai pihak. Aparat pengwas internal terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian/Unit Pengawasan Lembaga dan Inspektorat Propinsi dan Kota/Kabupaten. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. PENGAWASAN Pada era reformasi ini berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara dan otonomi daerah juga berimplikasi terhadap sistem pengawasan. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau permintaan Kepala Daerah; 4. 33, Jakarta 13120 Telp: 021-85910031 Fax: 021-85900608 email: humas@bpkp. b. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara; b. Badan Pengawasan. MAKALAH. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keuangan BUMN merupakan keuangan negara, tetapi Mahkamah juga menyatakan bahwa paradigma pengawasan keuangan negara pada BUMN harus berdasarkan pada paradigma Business Judgement Rules(BJR), tidak sekadar berdasarkan pada paradigma pengawasan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan atau Government. Pelaksanaan tugas pengawasan keuangan Negara, beberapa pandangan dikemukakan bahwa BPK tidak selayaknya melakukan kontrol atas semua bentuk keuangan Negara, termasuk didalamnya kekayaan Negara. Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap . KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : a. 19 April 2020. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Aturan Perilaku Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Untuk lebih. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. (b) dan (e) untuk melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Di hadapan sekitar 90 orang peserta Resimen Mahasiswa dari perguruan tinggi se-Indonesia, Wakil Ketua BPK memaparkan mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang BPK dalam sistem pengawasan. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas. Sumarlin (Mantan Ketua BPK), Pokok-Pokok Sambutan Tentang Optimalisasi Pengawasan Manajemen Pemerintah Menuju SISTEM PENGAWASAN DI INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA 24 terciptanya good governance halaman 5 dan 6, disampaikan dalam Half DaySeminardengan tema ”Pengawasan dan Governance Keuangan Negara”, Diselenggarakan oleh IAI Kompartemen. BAB II : RUANG LINGKUP PENGAWASAN PNBP A. b. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 14. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan MK No 48 dan 62/PUU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 18 September 2014, telah mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap. 12. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pramuka No. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara b. Namun begitu hasil pemeriksaan BPK masih belum menggambarkan kondisi. Program 06: Program Pengawasan Pembangunan. 3. 2. DJPKN merupakan cikal bakal lembaga pemerintah non departeman yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP,tt) . menyatakan pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No. Baca pembahasan lengkapnya dengan daftar atau masuk akun Ruangguru. (2) Untuk melaksanakan penghentian pembayaran. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan. Dasar Peraturan BPK dan BPKP. b. Walaupun ada banyak lembaga pengawasan keuangan negara/ daerah, yang cukup efektif melakukan pengawasan hanya BPK karena BPK merupakan lembaga eksternal dalam melakukan pengawasan/ pemeriksaan terhadap Kementerian/ Lembaga/ Pemda. Badan atau lembaga yang dipercaya untuk memegang. Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN. Menurut Ketua BPK Anwar Nasution, dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pasal 2. 63 -2-. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agus Joko Pramono mengatakan, lembaga pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara mengambil peran penting dalam mengawal tata kelola dan akuntabilitas program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). UU RI No. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BadanOtoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa. 1496, kemendagri. Hasil pengawasan APIP berupa: tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. 000 orang jelas bukan perkara mudah. Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, akademisi, dan pimpinan institusi terkait, serta dapat. Ruang lingkup pengelolaan keuangan negara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan negara. Tugas dan wewenang BPK dalampemeriksaan pengawasan pengelolaankeuangan Negara dan pemeriksaantanggung jawab mengenai keuanganNegara berdasarkan pada UUD. 3. 585) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Definisi keuangan negara sebagaimana tersebut di atas berasal dari bunyi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Taat pada peraturan perundang-undangan;. Tujuan Penulisan Makalah Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui hal.